A.
Pengertian
Budaya Politik
Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang
dimiliki bersama oleh masyarakat. Almond dan Verba mendefinisikan budaya
politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga terhadap sistem politik
dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di
dalam sistem itu.
Beberapa pengertian budaya politik yang dijadikan sebagai
pedoman untuk lebih memahaminya secara teoritis.
a.
Budaya politik adalah aspek politik dari
nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan,adat istiadat, takhayul, dan mitos.
b.
Budaya politik dapat diliht dari aspek doktrin
dan aspek generiknya.
c.
Hakikat dan ciri budaya politik yang enyangkut
masalah nila-nilai adalah prinsip dasar yang melandasi suatu pandangan hidup yang
berhubungan dengan masalah tujuan.
d.
Bentuk budaya politik menyangkut sikap dan
norma, yaitu sikap terbuka dan tertutup, tingkat militansi seseorang terhadap
orang lain dalam pergaulan masyarakat.
Pengertian budaya politik menurut beberapa para ahli ilmu
politik.
1.
Rusadi Sumintapura
Budaya politik tidak lain adalah pola
tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati
oleh para anggota suatu sistem politik.
2.
Sidney Verba
Budaya politik adalah suatu sistem
kepercayaan empirik, simbol-simbol ekspresif, dan nila-nilai yang menegaskan
suatu situasi dimana tindakan politik dilakukan.
3.
Alan R. Ball
Budaya politik adalah suatu susunan yang
terdiri dari sikap, keperayaan, emosi, dan nilai-nilai masyarakat yang
berhubungan dengan sistem politik dan isu-isu politik.
4.
Austin Ranney
Budaya Politik adalah seperangkat pandangan
tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama; sebuah pola
orientasi terhadap objek-objek politik.
5.
Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr
Budaya politik berisikan sikap, keyakinan,
nilai, dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan
dan pola-pola khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu dai populasi.
Dengan
memahami pengertian budaya politik, kita akan memperoleh paling tidak 2
manfaat, yaitu:
1)
Sika warga negara terhadap sistem politik akan
mempengaruhi tuntutan, tanggapan, dukungan, serta orientasinya terhadap sistem
politik itu.
2)
Hubungan antara budaya politik dengan sistem
politik atau faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran politik
dapat dimengerti.
B.
Komponen-komponen
Budaya Politik
Menurut
Ranney, budaya politik memiliki 2 komponen utama, yaitu orientasi kognitif
(cognitive orientations) dan orientasi afektive (affective orientations). Sementara
itu Almond dan Verba dengan lebih kpmprehensif mengacu pada apa yang dirumuskan
Parsons dan Shils tentang klasifikasi tipe-tipe orientasi, bahwa buday politik
mengandung 3 omponen objek politik berikut.
·
Orientasi kognitif : berupa pengetahuan tentang kepercayaan
pada politik, peranan, dan segala kewajiban serta input dan outputnya.
·
Orientasi afektif : berupa perasaan terhadap
sistem politik, peranannya, para aktor, dan penampilannya.
·
Orientasi evaluatif : berupa keputusan dan
pendapat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan standar
nilai dan kriteria informasi dan perasaan.
Menurut
G. Almond dan S. Verba menyatakan bahwa objek orientasi politik warga negara
adalah sistem politik. Setiap sistem politik akan terbagi menjadi 3 golongan objek,
yaitu:
a)
Peranan atau struktur khusus seperti badan
legislatif, eksekutif atau birokrat.
b)
Pemegang
jabatan, seperti legislator, pemimpin monarki, dan administator.
c)
Kebijakan, keputusan atau penguat keputusan,
struktur pemegang jabatan.
C.
Tipe-tipe
Budaya Politik
1.
Berdasarkan sikap yang ditujukkan
·
Berdasarkan sifatnya, budaya politik bersifat
sebagai berikut.
a.
Budaya politik militan
Budaya politik militan tidak memandang perbedaan sebagai usaha mencari
alternatif yang terbaik tetapi melihatnya sebagai usaha jahat dan menantang.
b.
Budaya politik toleransi
Budaya politik toleransi adalah budaya politik yang pemikirannya berpusat
pada masalah atau ide yang harus dinilai. Yang dilakukan budaya politik ini
adalah sikap netral atau kritis terhadap ide orang bukan curiga terhadap orang
lain.
·
Berdasarkan sikap terhadap tradisi dan
perubahan, budaya politik terbagi atas:
a)
Budaya politik yang memiliki sifap mental
absolut
b)
Budaya politik yang memiliki sifap mental
akomodatif
2.
Berdasarkan orientasi politiknya
Dari realitas budaya polit yang berkembang
di dalam masyarakat, Gabriel Almond mengklasifikasikan budaya politik sebagai
berikut.
a.
Budaya politik parokial, yaitu tingkat
partisipasi politiknya sangat rendah yang disebabkan faktor kognitif.
b.
Budaya politik kaula, yaitu masyarakat
bersangkutan sudah relatif maju tetapi masih bersifat pasif.
c.
Budaya politik partisipan, yaitu budaya politik
yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi.
Model-model kebudayaan politik di dalam masyarakat, adalah sebagai
berikut.
a.
Demokratik Industrial.
Sistem ini memiliki cukup banyak aktivis politik untukmenjamin adanya
kompetisi partai-partai politik dan kehadiran pemberian suara yang besar
b.
Sistem otoriter
Dalam sistem ini, jumlah industri dan gerakan modernis amat kecil,
meskipun terdapat organisasi politik dan partisipan politik.
c.
Demokratis Pra-Industrial
Dalam sistem ini, jumlah partisipan dan keterlibatannya dalam
pemerintahan sangat kecil.
D.
Sosialisasi
Pengembangan Budaya Politik
Sosialisasi politik adalah proses dengan
mana individu-individu dapat memperoleh pengetahuan, nila-nilai, dan
sikap-sikap terhadap sistem politik masyarakat.
Berikut Beberapa sosialisasi politik
menurut para ahli.
a.
Gabriel A. Almond
Sosialisasi politik menunjukkan pada proses dimana sikap-sikap politik
dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk dan juga merupakan
sarana bagi suatu generasi untuk menympaikan patokan-patokan politik dan
keyakinan-keyakinan politik kepada generasi berikutnya.
b.
Irvin L. Child
Sosialisassi adalah segenap proses diman individu, yang dilahirkan dengan
banyak sekali jajaran potensi tingkah laku, dituntut untuk mengembangkan
tingkah laku aktualnya yang dibatasi di dalam satu jajaran yang menjadi
kebiasaannya dan bisa diterima olehnya sesuai dengan standar-standar dari
kelompoknya.
c.
Richard E. Dawson, dkk
Sosialisasi politik dapat dipandang sebagai suatu pewarisan pengetahuan,
nila-nilai, dan pandangan-panangan politik dari orang tua, guru, dan sran-srana
sosial lainnya kepada warga baru dan mereka yang menginjak dewasa.
d.
Alfian
Pendidikan politik adalah usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi
politik masyarakat, sehingga mereka mengalami dan menghayati betul nila-nilai
yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun.
Dari pandangannya, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut.
1.
Sosialisasi politik hendaknya dilihat sebagai
suatu proses yang berjalan terus-menerus selama peserta itu hidup.
2.
Sosialisasi politik dapat terwujud transmisi
yang berupa pengajaran secar langsung dengan melibatkan komunikasi informasi,
nila-nilai atau perasaan-perasaan mengenai politik secara tegas.
Menurut Easton dan Dennis ada 4 dalam proses sosialisasi politik, yaitu:
a.
Pengenalan otoritas melalui individu tertentu
b.
Perkembangan pembedaan antara otoritas internal
dan ekternal
c.
Pengenalan mengenai institusi-institusi politik
yang impersonal
d.
Perkembangan pembedaan antara
institusi-institusi politik dan mereka yang terlibat dalam aktivitas yang
diasosiasikan dengan institusi-institusi ini.
Sarana yang dapat dijadikan sebagai perantara/sarana dalam sosialisasi
politik, antara lain.
a.
Keluarga
b.
Sekolah
c.
Partai politik
Masalah sentral sosiologi dalam masyarakat berkembang ialah menyangkut
perubahan.
Menurut Robert Le Vine, terdapat 3 faktor penting dalam sosilalisasi
politik pada masyarakat berkembang, yaitu:
a.
Pertumbuhan di negara-negara berkembang dapat
melampaui kapasitas mereka untuk memodernisasi keluarga tradisional lewat
industrialisasi dan pendidikan.
b.
Sering terjadi perbedaan yang besar dalam
pendidikan dan nila-nlai tradisional antara jenis kelamin, sehingga kaum wanita
lebih erat terikat pada nilai tradisional.
c.
Adalah kemungkinn pengaruh urbanisasi, yang
selalu dianggap sebagai satu kekuatan perkasa untuk menumbangkan nilai-nilai
tradisional.
E.
Peranan
Serta Dalam Budaya Politik Partisipan
Parisipasi politik adalah kegiatan
seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehiupan
politik, seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya mempengaruhi
kebijakan pemerintah. Menurut Myron Weiner, terdapat lima penyebab timbulnya
gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam proses politik, yaitu:
a.
Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang
menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan
politik.
b.
Perubahan-perubahan struktur kelas sosial.
c.
Pengaruh kaum intelekual dan komunikasi massa
modern.
d.
Konflik antarkelompok pemimpin politik, jika
timbul konflik antarelit, maka yang dicari adalah dukungan rakyat.
e.
Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan
sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
Konsep partisipasi politik berdasarkan para ahli ilmu politik adalah
sebagai berikut.
1.
Kevin R. Hardwick
Partisipasi politik memberi perhatian pada cara-cara warga negara
berinteraksi dengan pemerintah, warga negara berupaya menyampaikan
kepentingan-kepentingan mereka kepada pejabat-pejabat politik agar mampu
mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut.
2.
Miriam Budiardjo
Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk
ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pemimpin
negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik.
3.
Ramlan Surbakti
Partisipai politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam
menentukan segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi hidupnya atau
keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam
mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.
4.
Partisipasi politik adalah keterlibatan individu
sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik.
Menurut Huntington dan Nelson menemukan 5 bentuk kegiatan
utama yang dipraktikan dalam partisipasi politik. Bentuk itu ialah:
a.
Kegiatan pemilihan
b.
Lobbying
c.
Kegiatan organisasi
d.
Mencari koneksi
e.
Tindakan kekerasan
Di tingkat individu, secara lebih spesifik, Milbarth M.
L. Goel mengidentifikasi 7 bentuk partisipasi politik individual.
a)
Aphatetic
inactives
Tidak beraktivitas yang berpartisipatif, tidak pernah
memilih.
b)
Passive supporters
Memilih secara regular/teratur, menghadiri parade
patriatik, membayar seluruh pajak, “mencintai negara”.
c)
Contact specialist
Pejabat penghubung lokal, provinsi dan nasional dalam
masalah-masalah tertentu.
d)
Communicators
Mengikuti informasi-informasi politik, terlibat dlam
diskusi-diskusi menulis surat pada editor surat kabar, mengirim pesan-pesan
dukungan dan prtes terhadap pemimpin-pemimpin politik.
e)
Party dan campaign workers
Bekerja untuk partai politik atau kandidat, menyakini
orang lain tentang bagaimana memilih, menghadiri pertemuan-pertemuan,
menyumbang uang pada politik atau kandidat, bergabung dan mendukung partai
politik, diplih jadi kandidat partai politik.
f)
Communicaty activists
Bekerja dengan ornag lain berkaitan dengan
masalah-masalah lokal,membentuk kelompok untuk manangani problem-problem lokal,
keanggotaan aktif dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan, melakukan kontak
terhadap pejabat-pejabat berkenaan dengan isu-isu sosial.
g)
Protesters
Bergabung dalam demontrasi-demontrasi publik di jalanan, melakukan kerusuhan bila perlu,
melakukan protes keras bila pemerintah melakukan suatu kesalahan, menghadapi
pertemuan-pertemuan protes, menolak mematuhi peraturan.
Menurut Huntington dan Nelson tingkat partisipasi politik
ada 2 yaitu aktivis dan partisipan.
Menurut Rush dan Althoff tingkat partisipasi politik yaitu
sbb.
a.
Menduduki jabatan politik atau administratif
b.
Mencari jabatan politik atau administratif
c.
Keanggotaan aktif suatu organisasi politik
d.
Keanggotaan pasif suatu organisasi politik
e.
Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik
f.
Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik
g.
Partisipasi dalam rapat umum, demontrasi dan
sebagainya
h.
Partisipasi dalam diskusi politik informal minat
umum dalam bidang politik
i.
Voting (pemberi suara).