Budaya Politik

A.      Pengertian Budaya Politik

Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Almond dan Verba mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu.

Beberapa pengertian budaya politik yang dijadikan sebagai pedoman untuk lebih memahaminya secara teoritis.

a.       Budaya politik adalah aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan,adat istiadat, takhayul, dan mitos.

b.      Budaya politik dapat diliht dari aspek doktrin dan aspek generiknya.

c.       Hakikat dan ciri budaya politik yang enyangkut masalah nila-nilai adalah prinsip dasar yang melandasi suatu pandangan hidup yang berhubungan dengan masalah tujuan.

d.      Bentuk budaya politik menyangkut sikap dan norma, yaitu sikap terbuka dan tertutup, tingkat militansi seseorang terhadap orang lain dalam pergaulan masyarakat.

Pengertian budaya politik menurut beberapa para ahli ilmu politik.

1.       Rusadi Sumintapura

Budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik.

2.       Sidney Verba

Budaya politik adalah suatu sistem kepercayaan empirik, simbol-simbol ekspresif, dan nila-nilai yang menegaskan suatu situasi dimana tindakan politik dilakukan.

3.       Alan R. Ball

Budaya politik adalah suatu susunan yang terdiri dari sikap, keperayaan, emosi, dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik dan isu-isu politik.

4.       Austin Ranney

Budaya Politik adalah seperangkat pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama; sebuah pola orientasi terhadap objek-objek politik.

5.       Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr

Budaya politik berisikan sikap, keyakinan, nilai, dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dan pola-pola khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu dai populasi.

Dengan memahami pengertian budaya politik, kita akan memperoleh paling tidak 2 manfaat, yaitu:

1)      Sika warga negara terhadap sistem politik akan mempengaruhi tuntutan, tanggapan, dukungan, serta orientasinya terhadap sistem politik itu.

2)      Hubungan antara budaya politik dengan sistem politik atau faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran politik dapat dimengerti.

B.      Komponen-komponen Budaya Politik

Menurut Ranney, budaya politik memiliki 2 komponen utama, yaitu orientasi kognitif (cognitive orientations) dan orientasi afektive (affective orientations). Sementara itu Almond dan Verba dengan lebih kpmprehensif mengacu pada apa yang dirumuskan Parsons dan Shils tentang klasifikasi tipe-tipe orientasi, bahwa buday politik mengandung 3 omponen objek politik berikut.

·         Orientasi kognitif : berupa pengetahuan tentang kepercayaan pada politik, peranan, dan segala kewajiban serta input dan outputnya.

·         Orientasi afektif : berupa perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor, dan penampilannya.

·         Orientasi evaluatif : berupa keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai dan kriteria informasi dan perasaan.

Menurut G. Almond dan S. Verba menyatakan bahwa objek orientasi politik warga negara adalah sistem politik. Setiap sistem politik akan terbagi menjadi 3 golongan objek, yaitu:

a)      Peranan atau struktur khusus seperti badan legislatif, eksekutif atau birokrat.

b)      Pemegang  jabatan, seperti legislator, pemimpin monarki, dan administator.

c)       Kebijakan, keputusan atau penguat keputusan, struktur pemegang jabatan.

C.      Tipe-tipe Budaya Politik

1.       Berdasarkan sikap yang ditujukkan

·         Berdasarkan sifatnya, budaya politik bersifat sebagai berikut.

a.       Budaya politik militan

Budaya politik militan tidak memandang perbedaan sebagai usaha mencari alternatif yang terbaik tetapi melihatnya sebagai usaha jahat dan menantang.

b.      Budaya politik toleransi

Budaya politik toleransi adalah budaya politik yang pemikirannya berpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai. Yang dilakukan budaya politik ini adalah sikap netral atau kritis terhadap ide orang bukan curiga terhadap orang lain.

·         Berdasarkan sikap terhadap tradisi dan perubahan, budaya politik terbagi atas:

a)      Budaya politik yang memiliki sifap mental absolut

b)      Budaya politik yang memiliki sifap mental akomodatif

2.       Berdasarkan orientasi politiknya

Dari realitas budaya polit yang berkembang di dalam masyarakat, Gabriel Almond mengklasifikasikan budaya politik sebagai berikut.

a.       Budaya politik parokial, yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah yang disebabkan faktor kognitif.

b.      Budaya politik kaula, yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif maju tetapi masih bersifat pasif.

c.       Budaya politik partisipan, yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi.

Model-model kebudayaan politik di dalam masyarakat, adalah sebagai berikut.

a.       Demokratik Industrial.

Sistem ini memiliki cukup banyak aktivis politik untukmenjamin adanya kompetisi partai-partai politik dan kehadiran pemberian suara yang besar

b.      Sistem otoriter

Dalam sistem ini, jumlah industri dan gerakan modernis amat kecil, meskipun terdapat organisasi politik dan partisipan politik.

c.       Demokratis Pra-Industrial

Dalam sistem ini, jumlah partisipan dan keterlibatannya dalam pemerintahan sangat kecil.

D.      Sosialisasi Pengembangan Budaya Politik

Sosialisasi politik adalah proses dengan mana individu-individu dapat memperoleh pengetahuan, nila-nilai, dan sikap-sikap terhadap sistem politik masyarakat.

Berikut Beberapa sosialisasi politik menurut para ahli.

a.       Gabriel A. Almond

Sosialisasi politik menunjukkan pada proses dimana sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk dan juga merupakan sarana bagi suatu generasi untuk menympaikan patokan-patokan politik dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi berikutnya.

b.      Irvin L. Child

Sosialisassi adalah segenap proses diman individu, yang dilahirkan dengan banyak sekali jajaran potensi tingkah laku, dituntut untuk mengembangkan tingkah laku aktualnya yang dibatasi di dalam satu jajaran yang menjadi kebiasaannya dan bisa diterima olehnya sesuai dengan standar-standar dari kelompoknya.

c.       Richard E. Dawson, dkk

Sosialisasi politik dapat dipandang sebagai suatu pewarisan pengetahuan, nila-nilai, dan pandangan-panangan politik dari orang tua, guru, dan sran-srana sosial lainnya kepada warga baru dan mereka yang menginjak dewasa.

d.      Alfian

Pendidikan politik adalah usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat, sehingga mereka mengalami dan menghayati betul nila-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Dari pandangannya, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut.

1.       Sosialisasi politik hendaknya dilihat sebagai suatu proses yang berjalan terus-menerus selama peserta itu hidup.

2.       Sosialisasi politik dapat terwujud transmisi yang berupa pengajaran secar langsung dengan melibatkan komunikasi informasi, nila-nilai atau perasaan-perasaan mengenai politik secara tegas.

Menurut Easton dan Dennis ada 4 dalam proses sosialisasi politik, yaitu:

a.       Pengenalan otoritas melalui individu tertentu

b.      Perkembangan pembedaan antara otoritas internal dan ekternal

c.       Pengenalan mengenai institusi-institusi politik yang impersonal

d.      Perkembangan pembedaan antara institusi-institusi politik dan mereka yang terlibat dalam aktivitas yang diasosiasikan dengan institusi-institusi ini.

Sarana yang dapat dijadikan sebagai perantara/sarana dalam sosialisasi politik, antara lain.

a.       Keluarga

b.      Sekolah

c.       Partai politik

Masalah sentral sosiologi dalam masyarakat berkembang ialah menyangkut perubahan.

Menurut Robert Le Vine, terdapat 3 faktor penting dalam sosilalisasi politik pada masyarakat berkembang, yaitu:

a.       Pertumbuhan di negara-negara berkembang dapat melampaui kapasitas mereka untuk memodernisasi keluarga tradisional lewat industrialisasi dan pendidikan.

b.      Sering terjadi perbedaan yang besar dalam pendidikan dan nila-nlai tradisional antara jenis kelamin, sehingga kaum wanita lebih erat terikat pada nilai tradisional.

c.       Adalah kemungkinn pengaruh urbanisasi, yang selalu dianggap sebagai satu kekuatan perkasa untuk menumbangkan nilai-nilai tradisional.

E.       Peranan Serta Dalam Budaya Politik Partisipan

Parisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehiupan politik, seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah. Menurut Myron Weiner, terdapat lima penyebab timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam proses politik, yaitu:

a.       Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.

b.      Perubahan-perubahan struktur kelas sosial.

c.       Pengaruh kaum intelekual dan komunikasi massa modern.

d.      Konflik antarkelompok pemimpin politik, jika timbul konflik antarelit, maka yang dicari adalah dukungan rakyat.

e.      Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

Konsep partisipasi politik berdasarkan para ahli ilmu politik adalah sebagai berikut.

1.       Kevin R. Hardwick

Partisipasi politik memberi perhatian pada cara-cara warga negara berinteraksi dengan pemerintah, warga negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka kepada pejabat-pejabat politik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut.

2.       Miriam Budiardjo

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pemimpin negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik.

3.       Ramlan Surbakti

Partisipai politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi hidupnya atau keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

4.       Partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik.

Menurut Huntington dan Nelson menemukan 5 bentuk kegiatan utama yang dipraktikan dalam partisipasi politik. Bentuk itu ialah:

a.       Kegiatan pemilihan

b.      Lobbying

c.       Kegiatan organisasi

d.      Mencari koneksi

e.      Tindakan kekerasan

Di tingkat individu, secara lebih spesifik, Milbarth M. L. Goel mengidentifikasi 7 bentuk partisipasi politik individual.

a)      Aphatetic  inactives

Tidak beraktivitas yang berpartisipatif, tidak pernah memilih.

b)      Passive supporters

Memilih secara regular/teratur, menghadiri parade patriatik, membayar seluruh pajak, “mencintai negara”.

c)       Contact specialist

Pejabat penghubung lokal, provinsi dan nasional dalam masalah-masalah tertentu.

d)      Communicators

Mengikuti informasi-informasi politik, terlibat dlam diskusi-diskusi menulis surat pada editor surat kabar, mengirim pesan-pesan dukungan dan prtes terhadap pemimpin-pemimpin politik.

e)      Party dan campaign workers

Bekerja untuk partai politik atau kandidat, menyakini orang lain tentang bagaimana memilih, menghadiri pertemuan-pertemuan, menyumbang uang pada politik atau kandidat, bergabung dan mendukung partai politik, diplih jadi kandidat partai politik.

f)       Communicaty activists

Bekerja dengan ornag lain berkaitan dengan masalah-masalah lokal,membentuk kelompok untuk manangani problem-problem lokal, keanggotaan aktif dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan, melakukan kontak terhadap pejabat-pejabat berkenaan dengan isu-isu sosial.

g)      Protesters

Bergabung dalam demontrasi-demontrasi publik di  jalanan, melakukan kerusuhan bila perlu, melakukan protes keras bila pemerintah melakukan suatu kesalahan, menghadapi pertemuan-pertemuan protes, menolak mematuhi peraturan.

Menurut Huntington dan Nelson tingkat partisipasi politik ada 2 yaitu aktivis dan partisipan.

Menurut Rush dan Althoff tingkat partisipasi politik yaitu sbb.

a.       Menduduki jabatan politik atau administratif

b.      Mencari jabatan politik atau administratif

c.       Keanggotaan aktif suatu organisasi politik

d.      Keanggotaan pasif suatu organisasi politik

e.      Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik

f.        Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik

g.       Partisipasi dalam rapat umum, demontrasi dan sebagainya

h.      Partisipasi dalam diskusi politik informal minat umum dalam bidang politik

i.         Voting (pemberi suara).